The sistem coretax Diaries
The sistem coretax Diaries
Blog Article
akan mengirimkan kode verifikasi yang tidak dapat dipalsukan, yang selanjutnya diinput oleh wajib pajak sebelum bertransaksi, sehingga dinilai aman.
Contohnya, bukti pemotongan penghasilan pegawai tetap yang dilaporkan oleh perusahaan akan terinput ke sistem pelaporan SPT, sehingga form akan terisi otomatis.
Sebagai wajib pajak, Anda juga perlu untuk terus mengikuti perkembangan sistem administrasi perpajakan Indonesia dan cara kerja sistem..
Menurut dia, kendala utama dalam akses Coretax adalah tingginya volume pengguna secara bersamaan yang berpengaruh terhadap kinerja sistem. “Serta adanya proses penyesuaian teknis yang masih berlangsung pada infrastruktur,” ujar Dwi.
Teknologi yang digunakan sudah usang, sehingga sulit untuk diperbarui dan dipelihara. Jika terus digunakan, teknologi ini akan menimbulkan masalah dan tidak mampu mengikuti perkembangan System modern day.
Dengan coretax procedure ini, kata Iwan, tidak akan ada perekaman administrasi pajak secara guide atau diperiksa oleh manusia. "Jadi bagaimana sedikit mungkin intervensi dari manusia di dalam proses info input, datanya electronic," tegasnya.
Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan pengelolaan administrasi perpajakannya.
menyederhanakan pendaftaran NPWP dan aktivasi akun PKP website sehingga semua layanan dapat diakses langsung setelah validasi data.
untuk melakukan administrasi pajak berdasarkan sosialisasi proses bisnis CTAS dalam akun media sosial resmi DJP di @DitjenPajakRI:
Coretax menyediakan layanan yang lebih mudah diakses, terintegrasi, dan komprehensif. Wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak.
Dengan adanya Coretax, DJP berharap sistem administrasi perpajakan di Indonesia semakin fashionable dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Terlebih lagi, sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi on the net Mekari Jurnal sehingga pengelolaan transaksi bisnis dan keuangan sekaligus perpajakannya dapat dilakukan secara otomatis.
Menurut Sri Mulyani, DJP sudah melakukan berbagai uji coba dengan 21 proses bisnis yang berubah dengan scope cluster meliputi layanan dan pengumpulan info, information analitik, pengawasan dan penegakan hukum, serta sistem pendukungnya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara melalui transformasi electronic, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.